'Sumsel Ingin Bantu Gelar PON XVIII, Bukti Riau Gamang'

Pekanbaru - Pernyataan Gubernur Alex Noerdin, bahwa Sumatera Selatan (Sumsel) siap mendampingi Riau menjadi tuan rumah PON XVIII dinilai sebagai pukulan buat Gubernur Riau Rusli Zainal.

"Secara politis, kesediaan Sumsel jadi tuan rumah PON bersama merupakan pukulan berat untuk gubernur Riau. Ini menunjukkan bahwa Riau saat ini benar-benar gamang untuk menyelenggarakan event nasional itu," kata pengamat politik dari lembaga Advokasi Publik, Rawa El Amady dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (14/7/2012) di Pekanbaru.

Menurut Rawa, faktanya sampai saat ini Rusli selaku ketua umum PB PON XVIII belum mampu menyelesaikan beberapa venue, padahal penyelenggaraan tinggal dua bulan lagi – dimulai pada 9 September.

"Ada benarnya apa yang disampaikan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Kalau memang Riau tidak siap, mengapa harus memaksakan diri menjadi tuan rumah," kata Rawa.

Tawaran gubernur Sumsel untuk berbagi menjadi tuan rumah, lanjut Rawa, mestinya menjadi perhatian pemerintah pusat. Ini sehubungan para birokrat dan kalangan DPRD Riau sejumlah pemenang tender venue PON sendiri berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Secara psikologis, banyaknya anggota dewan dan pejabat Pemprov Riau menjadi tersangka kasus suap PON telah membuat kocar-kacir pelaksanaan. PON itu sendiri. Karena itu, pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan mencari alternatif jika venue PON belum juga rampung nantinya," papar Rawa.

Sebagai catatan, setidaknya sampai saat ini ada tujuh venue PON yang belum rampung di Riau. Stadion Utama yang akan dipakai untuk upacara pembukaan dan penutupan, misalnya. Walaupun saat ini dipakai untuk babak kualifikasi Piala Asia U-22, tapi jika dilihat secara global, stadion itu dianggap belum layak untuk dijadikan tempat pembukaan PON.

Contohnya, dari pantauan di lokasi, gerbang masuk ke stadion belum jadi. Pengerjaan pintu gerbang masih terbengkalai, sehingga dalam menggelar kualifikasi Piala Asia, Pemprov Riau menutup terpal besar pintu gerbang tersebut, agar tidak terkesan terlalu buruk. Belum lagi areal perkarangan stadion yang masih amburadul.

Lapangan menembak yang menjadi cikal bakal adanya korupsi di proyek venue PON itu, sampai kini juga masih terbengkalai. Kasus penambahan dana untuk lapangan tembak dan stadion utama inilah, yang dibidik KPK sebagai bentuk korupsi bersama antara Pemprov Riau, DPRD Riau dan 3 perusahaan BUMN pemenang tender venue, yakni PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

Tiga perusahaan pelat merah ini diduga memberikan uang suap sebesar Rp 1,8 miliar ke DPRD Riau untuk meloloskan penambahan dana untuk stadion utama dan lapangan tembak. Kini kasus suap proyek PON di Riau telah bergulir di pengadilan Tipikor di Pekanbaru.


Via: 'Sumsel Ingin Bantu Gelar PON XVIII, Bukti Riau Gamang'